Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengusulkan agar dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat disalurkan mulai awal Januari 2025. Usulan ini bertujuan untuk mendukung percepatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi. Selama ini, penyaluran FLPP sering terhambat karena keterlambatan kucuran dana dari APBN.
Ara menyampaikan bahwa para pengembang berharap akad kredit FLPP dapat terlaksana segera setelah tahun anggaran baru dimulai. “Dengan alasan sudah (banyak rumah subsidi) ready stock,” jelasnya dalam diskusi bersama Real Estate Indonesia (REI) yang disiarkan oleh kanal YouTube Kementerian PKP.
Baca – Artikel Terkait
Pentingnya Data Ready Stock yang Valid
Untuk memastikan kelayakan usulan tersebut, Maruarar meminta asosiasi pengembang membuat surat resmi yang menjelaskan jumlah unit rumah subsidi ready stock. Surat ini juga harus mencantumkan alasan mengapa akad FLPP perlu segera dilaksanakan di awal tahun.
Setelah menerima surat dari asosiasi dan BTN, Kementerian PKP akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan. “Sesudah kita cek, baru kita kirim surat ke Kementerian Keuangan bahwa kami sudah cek dan hasilnya seperti ini,” ungkap Maruarar.
Ia juga menargetkan laporan hasil verifikasi akan selesai pada 31 Desember 2024. Surat tersebut akan menjadi dasar usulan kepada Kementerian Keuangan agar penyaluran FLPP dapat segera dimulai.
Dampak Positif Bagi Ekonomi
Maruarar menegaskan bahwa percepatan penyaluran FLPP dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional. Industri properti, menurutnya, melibatkan banyak sektor riil dan menyediakan lapangan kerja yang luas. “Kita ingin meyakinkan ini bahwa industri properti itu melibatkan banyak sekali sektor riil dan tenaga kerja,” ujarnya.
Ketua Umum REI, Joko Suranto, menyatakan dukungannya terhadap usulan ini. Menurutnya, banyak rumah subsidi ready stock yang sudah selesai dan menunggu akad kredit FLPP. Kondisi ini, jika dibiarkan, dapat mengganggu arus kas pengembang. “Ready stock sekian lama, cashflow terganggu,” ujarnya.
Joko menambahkan bahwa pelaksanaan akad FLPP di awal Januari akan menjadi landasan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2025. Ia berharap akad dapat dimulai bahkan sejak 2 Januari 2025. “Akad (FLLP) di awal Januari ini adalah fundamen untuk membuka ekonomi,” tutupnya.
Harapan Percepatan FLPP di Tahun Baru
Usulan ini mencerminkan upaya pemerintah dan sektor properti untuk menciptakan solusi yang tidak hanya mendukung kebutuhan masyarakat akan perumahan subsidi tetapi juga memperkuat perekonomian nasional. Dengan adanya verifikasi yang transparan dan kerja sama antara asosiasi pengembang, Kementerian PKP, dan Kementerian Keuangan, diharapkan FLPP bisa memberikan manfaat lebih besar di tahun mendatang.
Referensi: KOMPAS.com